Tesis ini berjudul “Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Wanprestasi Pada Pembiayaan
Konsumen”. Tesis dengan judul tersebut bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji
faktor penyebab adanya perbedaan pandangan antara Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen dan Mahkamah Agung terkait kewenangan menyelesaikan sengketa
wanprestasi pada pembiayaan konsumen serta untuk mengkaji batasan kewenangan
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ke depan dalam menyelesaikan sengketa
wanprestasi pada pembiayaan konsumen untuk mewujudukan kepastian hukum.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan peraturan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data
menggunakan studi pustaka serta wawancara. Bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjawab persoalan
hukum yang diteliti. Proses berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan.
Hasil dari penelitian ini adalah ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya
perbedaan pandangan antara BPSK dan Hakim Agung yaitu perbedaan cara
pandang dalam melihat sebuah sengketa, BPSK yang tetap berkeyakinan bahwa
sengketa wanprestasi pada pembiayaan konsumen adalah wewenangnya, kriteria
sengketa yang kurang jelas yang menjadi wewenang BPSK, dan tidak adanya batasan limitatif terhadap kewenangan BPSK pada Undang Undang Perlindungan Konsumen. Yang menjadi batasan wewenang BPSK adalah pengertian sengketa
konsumen perlu diperjelas lagi bahwa sengketa wanprestasi termasuk sengketa yang menjadi wewenang BPSK, sengketa yang dapat ditangani BPSK hanyalah sengketa dengan kerugian kecil, dan ketika di dalam perjanjian pembiayaan
konsumen sudah ditentukan tempat penyelesaian sengketa di pengadilan BPSK wajib menolaknya.