Penelitian ini bertujuan menganalisis putusan hakim yang melebihi tuntutan
penuntut umum dalam perkara persetubuhan yang dilakukan oleh anak dalam
Putusan Nomor. 33/Pid.Sus Anak/2022/PN.Lht dan Putusan No.2
Pid.Anak/2023/PT.Plg. Permasalahan atau isu hukum yang menjadi pokok
pembahasan pada penelitian ini adalah putusan hakim pengadilan negeri yang
menjatuhkan putusan pidana penjara di bawah minimum khusus dari pasal yang
didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara persetubuhan yang dilakukan
oleh anak merupakan putusan Ultra Petita dan putusan majelis hakim banding yang
memperberat hukuman penjara menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan
kerja selama 3 (tiga) apakah sudah memenuhi asas kepentingan terbaik untuk anak
pelaku dan anak korban. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ultra petita dan memenuhi asas
kepentingan terbaik untuk anak pelaku dan anak korban. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian normatif yang mengacu pada norma – norma hukum
yang terdapat pada peraturan perundang – undangan. Berdasarkan Hasil penelitian
dalam studi Putusan Nomor. 33/Pid.Sus Anak/2022/PN.Lht dan Putusan No.2
Pid.Anak/2023/PT.Plg, pidana yang dijatuhkan terhadap anak pelaku yakni 10
(sepuluh) bulan penjara dan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja termasuk putusan ultra
petita yang diperbolehkan dalam hukum acara pidana dan dalam Putusan
Pengadilan tinggi yang menjatuhkan putusan lebih berat menyatakan bahwa pidana
penjara terhadap anak pelaku setimpal dengan perbuatan anak pelaku, akan tetapi
hakim tidak mempertimbangkan sisi lain dari anak pelaku yang masih muda dan
masih ada harapan untuk dibina serta masih ingin melanjutkan pendidikan dengan
pidana penjara yang dijatuhi terhadap anak pelaku sangat bertolak belakang dengan
asas kepentingan terbaik untuk anak.