Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pengaturan perizinan biro perjalanan
di Provinsi NTB (Nusa Tenggara Barat) yang kemudian ditinjau dari teori
kemanfaatan Jeremy Bentham. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dimana
dalam Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Menteri
Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Sektor Pariwisata dengan fakta yuridis di lapangan ditemukan
masih adanya biro perjalanan yang belum berizin yang beroperasi. Peneliti
melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan narasumber
yang terdiri dari 2 pelaku usaha biro perjalanan belum berizin, 2 pelaku usaha biro
perjalanan sudah berizin, 1 pihak Asosiasi GIPI, 3 pihak DPMPTSP dan 1 pihak
Dinas Pariwisata. Penelitian ini menemukan dua faktor penyebab masih adanya biro
perjalanan yang belum mendaftarkan izin untuk dapat beroperasi. Hasil dari analisis
teori kemanfaatan Jeremy Bentham ditemukan bahwa pemerintah dan pelaku usaha
sudah berizin merasakan pain, pelaku usaha yang belum mendaftarkan usahanya
merasakan pleasure dan wisatawan merasakan pain dan pleasure.