Penelitian ini mengkaji mengenai ketidaksetaraan sanksi antara badan publik dan
korporasi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data
Pribadi (UU PDP). Berdasarkan hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui argumentasi hukum ketidaksetaraan sanksi bagi badan publik dan
korporasi dalam UU PDP dan dampak ketidaksetaraan sanksi bagi badan publik dan
korporasi dalam UU PDP terhadap ketidakpastian hukum. Penelitian ini merupakan
jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan
sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan konseptual,
perundang-undangan, dan komparatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi
kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh hasil yaitu
ketidaksetaraan sanksi antara badan publik dengan korporasi dalam UU PDP terjadi
karena perbedaan kedudukan dan tanggungjawab. Meskipun penjatuhan sanksi pidana
kepada badan publik tidak dapat dilakukan, namun lebih efektif jika sanksi pidana
tersebut tetap dibebankan kepada oknum atau pejabat publik yang melakukan
pelanggaran sebagaimana yang dikenal dengan istilah vicarious liability atau
pertanggungjawaban pengganti. Selain itu perbedaan sanksi dapat berdampak pada kepastian hukum. Penerapan sanksi pidana tambahan kepada korporasi dinilai sangat berat. Hal itu merupakan bentuk tindakan kesewenangan pemerintah atau pembentuk undang-undang sehingga dapat berdampak pada ketidakpastian hukum