Penyebaran berita hoaks terus meningkat ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut
menyebabkan dampak negatif, bahkan menimbulkan situasi yang berbahaya sehingga
merugikan secara finansial, membuat terror psikososial, hingga dapat merugikan
persatuan dan keamanan karena hoaks berkaitan unsur SARA. Situasi penyebaran
berita hoaks tersebut dapat disebut sebagai situasi krisis, karena penyebarannya secara
cepat, dapat mengontrol, meresahkan hingga merugikan, sejalan dengan pengertian
dari Millar & Heath (dalam Prastya, 2016). Oleh karena itu, diperlukan manajemen
krisis melalui strategi komunikasi yang dapat dilakukan, seperti kontak media massa,
tim komunikasi, fakta, konferensi pers berkala, tidak menutup informasi, berhatihati
dalam menyampaikan informasi, komunikasi reputasi, komunikasi empati, dan
perbanyak saluran komunikasi (Kriyanto, 2015).
Penelitian ini berfokus kepada strategi komunikasi krisis Pemerintah Daerah Bali
dalam menghadapi hoaks kemunculan klaster baru pada sekolah tatap muka. Metode
yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan
pengumpulan data yang didapatkan melalui observasi, wawancara dan studi
dokumentasi. Berdasarkan ketiga narasumber, Adhi Tiana Putra selaku Kepala Seksi
Pengendalian Operasi UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali, I
Gde Wirakusuma Wahyudi S.Sos selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik
Dinas Komunikasi Informatika Statistik Kota Denpasar dan Drs. I Gusti Ngurah
Wiryanata, M.Si sebagai Kepala Bidang Publikasi dan Dokumentasi / Humas
menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Bali melakukan 9 strategi komunikasi dalam
menghadapi hoaks mengenai kemunculan klaster baru pada sekolah tatap muka