Skripsi ini berisi tentang hasil analisis atas framing (pembingkaian) opini
narasumber sebagai representasi masyarakat yang termuat dalam berita-berita
headline SKH Kedaulatan Rakyat dan SKH Bernas Jogja soal polemik pengisian
jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Peneliti berupaya
menemukan frame seperti apa yang dipakai terhadap opini yang disampaikan
masyarakat (narasumber). Lalu bagaimana kebijakan redaksi soal pemilihan
narasumber serta penempatan berita headline?
Topik pengisian jabatan Gubernur DIY menarik untuk didalami karena
Yogyakarta merupakan salah satu daerah istimewa di Indonesia yang
pemerintahannya dipimpin oleh seorang raja, yakni Sultan Hamengku Buwono X
selaku Gubernur DIY dan didampingi Paku Alam IX selaku Wakil Gubernur DIY.
Namun sayangnya, keistimewaan DIY belum memiliki payung hukum yang kuat
sehingga menjelang berakhirnya masa jabatan Sultan HB X dan PA IX, timbul
pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme pengisian jabatan gubernur DIY
periode selanjutnya. Hal itu menjadi masalah karena tidak mungkin Sultan HB X
dan PA IX diangkat kembali karena sudah menjabat selama dua periode.
Hal-hal itulah yang coba dijawab peneliti melalui analisis pada dua level, yaitu
level teks pada beberapa berita utama (headline) kedua koran serta level konteks
dengan mewawancarai pihak redaksi KR dan Bernas Jogja. Peneliti melakukan
analisis teks dengan bantuan lembar koding (coding sheet) perangkat framing Pan
dan Kosicki yang memuat struktur skriptural, tematis, sintaksis, dan retoris.
Keempat perangkat tersebut membantu peneliti menemukan frame dari masingmasing
koran lokal. Berdasarkan temuan tekstual dan kontekstual, peneliti
menyimpulkan bahwa KR cenderung menyoroti dan mengangkat pendapat
anggota DPRD DIY, sedangkan Bernas Jogja lebih cenderung pada pendapat para
pakar atau akademisi. Selain itu dari sisi kebijakan redaksi, keduanya melakukan
pemilihan narasumber berita headline dengan kriteria tertentu. Oleh karena itu,
peneliti menyimpulkan bahwa ada tujuh kategori kelompok masyarakat yang
dinilai layak sebagai narasumber pada berita headline, antara lain aktor politik
(anggota DPR RI, anggota DPRD DIY, pengurus partai, koordinator aksi,
koordinator paguyuban masyarakat), aparat pemerintah (presiden, Menteri Dalam
Negeri, pemerintah provinsi, Sultan HB X selaku gubernur DIY), kelompok
profesi (praktisi hukum), dan kelompok intelektual (pengamat politik, budayawan,
seniman, dosen).
Tentunya segala kebijakan redaksi pada kedua koran lokal serta latar belakang
media turut mempengaruhi proses konstruksi pada berita sehingga masing-masing
koran memiliki kecenderungan pro penetapan gubernur DIY. KR cenderung pro
penetapan gubernur DIY karena faktor ideologi media yang mengutamakan
kepentingan publik, sedangkan Bernas Jogja lebih disebabkan prinsip medianya
yang pro bisnis sehingga berita-berita polemik ditempatkan sebagai headline demi
meraih keuntungan dan menarik pembaca.