Asimilasi yang dilakukan dalam rangka menanggulangi dan mencegah penyebaran
virus Covid-19 dilakukan dengan mengembalikan Narapidana ke rumah dengan
tetap melakukan bimbingan dan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas).
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun
2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat,
Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam
Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, pelaksanaan
asimilasi yang dilakukan di rumah memerlukan syarat yang cukup ketat dan harus
diikuti oleh Narapidana. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian
ini berdasarkan tujuan penelitian penelitian hukum normatif yang memfokuskan
pada data sekunder yang digunakan untuk meneliti dengan cara mengkaji
peraturan-peraturan dan bahan bacaan serta wawancara dengan narasumber yang
memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil dari penelitian ini
adalah pentingnya kebijakan yang dikeluarkan Kemneterian Hukum dan Hak Asasi
Manusia mengenai Asimilasi rumah ini dilaksanakan guna menanggulangi dan
mencegah penyebaran virus covid-19. Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis
di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah program asimilasi rumah yang
dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna
menanggulangi dan mencegah penyebaran virus Covid-19, sudah berjalan dan
dilaksanakan cukup baik. Dilihat dari peningkatan pemberian Asimilasi rumah
kepada Narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman
dan tidak adanya tindakan pengulangan kejahatan ataupun Narapidana yang
membuat kerusuhan setelah mendapatkan Asimilasi ini.