memenuhi fasilitas sarana dan prasarana bagi masyarakat. Pembentukan Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang awalnya beristilah Unit Layanan Pengadaan
(ULP) merupakan indikator yang paling penting tentang penerapan Good
Governance. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah melalui Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah
mengatur dan menetapkan organisasi yang khusus menangani proses pengadaan
barang/jasa pemerintah dalam bentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
Namun karena UKPBJ ini merupakan unit baru maka banyak hal yang harus
dipahami kembali terutama tentang peran dari unit kerja ini. Oleh karena itu,
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Unit Kerja Pengadaan
Barng/Jasa (UKPBJ) dalam memperkuat pengadaan barang/jasa pemerintah secara
elektronik di Kabupaten Sleman. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang dilakukan
penulis menyatakan bahwa peran UKPBJ dalam memperkuat pengadaan
barang/jasa ada pada pelaksanaan pemilihan penyedia. Dalam penerapan
pengadaan barang/jasa UKPBJ mengalami kendala di aplikasi dan kurangnya
pemahaman pihak penyedia. Solusi yang dilakukan oleh UKPBJ di Kabupaten
Sleman adalah dengan berkomunikasi, menjalin hubungan baik.