Pencemaran nama baik dalam media sosial diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik namun dalam
penerapannya pasal tersebut menyebabkan multi-interpretasi bagi hakim dalam
memutuskan perkara yang mana bisa saja putusan tersebut memberatkan terdakwa
atau meringankan terdakwa. Hal ini perlu diatasi karena dapat menimbulkan rasa
ketidakadilan bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan
menganalisis Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-
Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terkait Pencemaran Nama
Baik melalui Pengadilan Tingkat Pertama dari tahun 2018-2022. Metode penelitian
yang gunakan yakni penelitian hukum normatif dan sumber data yang digunakan
yaitu data sekunder yang digunakan yakni perundang undangan, buku, jurnal serta
putusan. Analisis yang digunakan yaitu secara kualitatif. Hasil Penelitian ini yaitu
hakim dalam memberikan putusan harus berdasarkan unsur unsur yang terdapat
pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan
apabila unsur-unsur terpenuhi maka akan dipidana dan apabila tidak terbukti maka
hakim memberikan putusan bebas. Saran Penulis bahwasannya unsur dalam Pasal
27 Ayat (3) Undang-Undang Infromasi dan Transaksi Elektronik diberikan
penjelasan secara terperinci agar tidak terjadi multi-interpretasi dalam menafsirkan
unsur sehingga bisa memberikan keadilan bagi masyarakat.