Demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Rakyat kemudian memiliki hak untuk turut serta dalam pemerintah. Pembatasan
periodisasi masa jabatan presiden juga membatasi rakyat untuk turut serta dalam
pemerintahan, namun tanpa pembatasan akan memberikan ruang penyelewengan
kekuasaan.
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang munculnya
pembatasan periodisasi masa jabatan presiden dan untuk mengetahui bagaimana
periodisasi masa jabatan presiden ditinjau dari perspektif demokrasi di Indonesia
dengan menggunakan metode normatif yuridis. Hasil dari penelitian ini mendapati
bahwa pembatasan periodisasi adalah ciri negara republik dan negara demokrasi.
Adapun rencana yang berhubungan dengan perubahan pembatasan periodisasi
masa jabatan presiden haruslah dilakukan dengan amandemen konstitusi karena
Indonesia adalah negara hukum.