Indonesia memiliki konstitusi yang menjamin hak bagi setiap warga negaranya
untuk dapat memeluk agama dan menjalankan ibadat sesuai kepercayaannya,
namun masyarakat masih sulit untuk memiliki rumah ibadat untuk melaksanakan
kegiatan agama, salah satunya masyarakat masih sulit memenuhi prosedur
pendirian rumah ibadat di Kabupaten Sleman yang diatur dalam Peraturan Bupati
Sleman Nomor 12.2 Tahun 2019. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui
dan mengulas Prosedur pendirian rumah ibadat di Kabupaten Sleman berdasarkan
Peraturan Bupati Sleman Nomor 12.2 Tahun 2019 Tentang Izin Mendirikan
Bangunan Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat, mengetahui kendala dalam pendirian
rumah ibadat di Kabupaten Sleman dan mengetahui solusi dalam mengatasi kendala
pendirian rumah ibadat di Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian
ix
hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan
perundang-undangan yang memiliki kesimpulan bahwa prosedur dan persyaratan
Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat ini masih belum bisa membantu
penyelenggaraan pelaksanaan pendirian rumah ibadat yang tertib dan terjamin
kepastian hukumnya dikarenakan kenyataannya masih terdapat kendala untuk
memenuhi beberapa syarat dalam rangka mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan
rumah ibadat, hal ini disebabkan adanya jemaat yang beribadat tidak memiliki KTP
setempat (KTP luar daerah Sleman) seperti mahasiswa. Oleh karena itu, dipandang
patut dipertimbangkan keberadaan jemaat yang bukan memiliki KTP setempat,
dalam persyaratan khusus untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan rumah
ibadat.