Pencemaran lingkungan hidup akibat peternakan babi di Kapanewon
Gamping merupakan permasalahan yang belum teratasi hingga saat ini. Tujuan dari
penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi
masyarakat terdampak pencemaran lingkungan hidup di Kapanewon Gamping.
Selain itu juga, untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten dalam memberikan perlindungan hukum atas
pencemaran lingkungan hidup.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, didukung dengan
menggunakan teknik probability sampling. Dengan menggunakan sumber data
primer yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: pertama,
Perlindungan hukum secara preventif yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sleman sesuai dengan Pasal 69 Undang Undang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dalam Undang Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Sedangkan, perlindungan hukum secara represif diberikan melalui penyelesaian
sengketa diluar pengadilan dengan menutup sebagian peternakan kandang babi
yang menjadi penyebab pencemaran lingkungan hidup di Kapanewon Gamping.
Kedua, kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan
perlindungan hukum ialah masyarakat yang tidak dapat dibina mengenai
pemindahan lokasi ternak untuk menghindari pencemaran di pemukiman, ternak
babi sebagai satu-satu nya mata pencaharian warga mengakibatkan instansi terkait
kesulitan untuk menertibkan ataupun menutup ternak yang menyebabkan
pencemaran lingkungan, kurangnya literasi masyarakat mengenai fungsi septictank
untuk mengurangi pencemaran akibat kotoran babi, biaya yang harus dikeluarkan
untuk pakan kering lebih besar dibandingkan dengan pakan yang berasal dari
sampah.
Dari hasil studi ini, penulis memberikan saran agar Dinas Lingkungan Hidup
agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak pencemaran
lingkungan secara kontinyu. Dengan begitu, masyarakat akan lebih mudah
teredukasi apabila sosialisasi dilakukan secara berkala, sistematis dan
berkelanjutan.