Penelitian ini membahas mengenai Tinjauan Yuridis Mengenai Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 merupakan
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pembentukan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 didasari atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
91/PUU-XVIII/2020 yang merupakan hasil dari uji konstitusional terhadap
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode penelitian
yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif dengan berfokus
pada norma hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan
menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut diperoleh dengan cara studi pustaka dan wawancara selanjutnya dilakukan analisis dengan cara kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu proses pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 kurang memenuhi unsur partisipasi masyarakat. Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memuat hal-hal lain selain amar dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU�XVIII/2020. Materi muatan terkait omnibus law belum diatur secara jelas.