Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden di dalam UU No.1 Tahun 2023 merupakan suatu bentuk tindakan Pemerintah untuk melindungi harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Masyarakat banyak berpendapat bahwa pasal tersebut dapat mengurangi hak-hak mereka dalam berpendapat dan tidak sesuai dengan dasar Negara Indonesia. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana analisis pengaturan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden di dalam UU No.1 Tahun 2023 sebagai simbol negara. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan mengenai urgensi pencantuman pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dibentuk untuk melindungi harkat, martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan mempertimbangkan banyak hal agar tidak mengganggu hak masyarakat dan tetap melindungi Presiden dan/atau Wakil Presiden.