Penelitian hukum ini menganalisis bagaimana upaya penerapan Undang-Undang Cukai
dalam mendorong kepatuhan pengusaha pabrik rokok membayar cukai dan akibat
hukumnya jika pengusaha pabrik rokok tidak patuh dalam membayar cukai. Metode
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum
berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi
kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Lokasi penelitian di Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, dengan
narasumber Kepala Seksi Pelayanan Kepabean dan Cukai II Yogyakarta. Undang�Undang Cukai dalam mendorong kepatuhan pengusaha pabrik rokok membayar cukai
yakni dengan memberikan tugas dan wewenangan kepada Bea & Cukai Indonesia
untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengusaha pabrik rokok.
Pengusaha Pabrik yang tidak mendapatkan fasilitas penundaan pembayaran, maka
wajib hukumnya untuk membayarkan cukai dari hasil sigaret yang diproduksi pabrik
tersebut terlebih dahulu untuk mendapatkan pita cukai yang nantinya akan dilekatkan
di produk rokok yang telah diproduksi. Pengusaha pabrik rokok yang mendapatkan
fasilitas penundaan pembayaran maka akan diberikan jangka waktu untuk melunasinya
dan wajib memberikan jaminan. Pengusaha pabrik rokok yang tidak patuh dalam
membayar cukai maka akan mendapatkan sanksi administrasi sebesar 10%. Sebaiknya
negara melalui petugas Bea dan Cukai Indonesia bagi pengusaha pabrik yang tidak
mendapatkan fasilitas penundaan pembayaran lebih diawasi lagi karena pengusaha�pengusaha pabrik tersebut lebih beresiko untuk memalsukan pita cukai atau
menggunakan pita cukai bekas pada produk yang dihasilkan.