Tesis ini bertujuan mengetahui dan mengkaji penyelesaian praktik Kawin Tangkap
baik melalui adat maupun hukum positif serta memaparkan dan menjelaskan
alasan-alasan dan sebab penyintas dan/atau keluarga korban tidak melaporkan
Kawin Tangkap yang dialami ke pihak kepolisian berdasarkan teori kesetaraan
gender serta teori perlindungan dan penegakan hukum. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data
dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh
langsung dari responden yaitu korban/penyintas kasus Kawin Tangkap, sedangkan
data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang
dianalisis menggunakan metode analisis hukum. Hasil penelitian menunjukan
dalam proses penyelesaian kasus Kawin Tangkap masyarakat selalu memilih untuk diselesaikan secara adat, meskipun ada beberapa yang melapor ke Polisi namun tidak berjalan sampai selesai melainkan berhenti di tengah proses. Kasus Kawin Tangkap itu sendiri menunjukan belum adanya kesetaraan gender dikarenakan budaya patriarki yang mendominasi dan proses penyelesaiannya di Sumba Tengah belum sesuai dengan teori perlindungan dan penegakan hukum karena aparat penegakan hukum yang cenderung mengabaikan kepentingan korban dan lebih tunduk pada adat.