Hak-hak penyandang disabilitas telah dipenuhi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya hak keadilan dan perlindungan
hukum. Upaya pemenuhan hak-hak tersebut dalam bidang peradilan harus
diwujudnyatakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan guna mencapai
kepastian hukum. Pada realitanya, belum terdapat aturan mengenai hukum acara yang
khusus mengatur penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum terkait proses
penahanan. Oleh karena itu, Draf Pedoman Kejaksaan Agung yang diinisiasi oleh
SIGAB dan bekerjasama dengan Kelompok Kerja Kejaksaan tentang akses keadilan,
hadir sebagai upaya untuk mengakomodir hak tersebut dalam lingkup internal
kejaksaan yang digunakan sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP). Penelitian ini
bertujuan untuk membandingkan ketentuan mengenai proses penahanan yang diatur
dalam Draf Pedoman Kejaksaan Agung dan KUHAP. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum normatif dengan metode analisis interpretasi kualitatif. Berdasarkan
hasil penelitian studi pustaka dan wawancara menunjukan bahwa ketentuan yang diatur
dalam Draf Pedoman Kejaksaan Agung mengenai penahanan tidak bertentangan
dengan ketentuan penahanan dalam KUHAP melainkan melengkapi ketentuan yang
belum diatur dalam KUHAP. Oleh karena itu, Draf Pedoman Kejaksaan Agung dapat
digunakan untuk menjadi pedoman bagi lingkup internal Kejaksaan Agung dalam
menangani perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.