Bantuan hukum merupakan hak konstitusional seluruh warga negara, sehingga
pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan pemenuhan hak tersebut sebagai
konsekuensi dari sebuah negara hukum. Payung hukum penyelenggaraan bantuan
hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum. Namun, undang-undang tersebut masih memiliki beberapa kekurangan dan
peraturan daerah dinilai dapat mengakomodir kekurangan-kekurangan tersebut.
Penelitian dengan judul Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat
Miskin dan Kelompok Rentan bertujuan untuk mengetahui kondisi dan praktik
penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di
wilayah Provinsi DKI Jakarta serta mengetahui urgensi pembentukan Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dan
kelompok rentan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa dana penyelenggaraan bantuan hukum dari pemerintah pusat melalui APBN
tidak lah mencukupi kebutuhan organisasi bantuan hukum dalam memberikan
bantuan hukum, sehingga peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan
hukum urgen bagi Provinsi DKI Jakarta untuk dapat mengalokasikan anggaran
bantuan hukum melalui APBD.