Penumpukan perkara kasus korupsi di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi
menjadi permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Salah satu
penyebab penumpukan perkara korupsi adalah karena kurang efektif dan
efisiennya proses penanganan korupsi saat ini. Dalam Pasal 199 RKUHAP
terdapat ketentuan mengenai Jalur Khusus, yang terinspirasi dari konsep Plea
Bargaining di negara Common Law, yang berhasil memangkas penumpukan
perkara. Jalur Khusus RKUHAP dan Plea Bargaining sama sama menekankan
adanya pengakuan bersalah dari Terdakwa, sehingga dengan adanya pengakuan
bersalah Terdakwa, jalannya persidangan akan lebih singkat. Oleh karena itu,
dilakukanlah penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisa apa faktor
pendukung dan faktor penghambat dan bagaimana peluang penerapan Jalur
Khusus RKUHAP terhadap penyelesaian kasus korupsi. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum normatif dengan metode analisis membandingkan bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, Jalur
Khusus RKUHAP belum bisa diterapkan untuk seluruh jenis korupsi apabila
faktor penghambat seperti yang telah dijelaskan masih ada. Apabila Jalur Khusus
diterapkan pada seluruh jenis kasus korupsi di masa sekarang, ada beberapa hal
yang menjadi dikesampingkan dan belum tentu tercapai dalam proses persidangan
kasus korupsi tersebut. Namun, tetap ada peluang apabila kasus korupsi memang
akan diterapkan menggunakan Jalur Khusus di masa saat ini. Oleh karena itu,
perlu memperhatikan kasus korupsi apa yang dapat berpeluang digunakan Jalur
Khusus RKUHAP pada masa sekarang dan solusi lain untuk memangkas
penumpukan perkara korupsi.