Berbagai macam regulasi dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna
memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, namun hasilnya masih jauh dari
kata memuaskan. Penegakan hukum tindak pidana korupsi yang bersifat retributive
justice dinilai tidak mampu memberantas korupsi di Indonesia, sehingga muncul
gagasan penerapan restorative justice untuk tindak pidana korupsi. Oleh karena itu,
dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mencari faktor pendukung dan faktor
penghambat beserta peluang penerapan restorative justice dalam proses penuntutan
tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini belum ada faktor pendukung penerapan
restorative justice untuk tindak pidana korupsi, sedangkan faktor penghambatnya
terdapat beberapa faktor diantaranya faktor yuridis, teknis, instrumental, dan
sosiologis. Oleh karena itu, diperlukan perubahan Undang-Undang terlebih dahulu
baru kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Kejaksaan.