Perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan,
berperan untuk memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan
hukum. Pemenuhan hak tersebut pada realitanya belum terpenuhi secara
menyeluruh terutama dalam proses penuntutan. Tujuan dari penelitian ini
menganalisis dan mengetahui cara pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas
yang berhadapan dengan hukum dalam proses penuntutan. Penelitian ini
merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang berfokus pada peraturan
perundang-undangan terkait dengan Penyandang Disabilitas. Data utama yang
digunakan dalam penelitian ini, yakni menggunakan data sekunder, serta
mendapatkan data dukungan dari data primer. Perolehan dari data didapatkan dari
studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber, selanjutnya dianalisis
dengan analisis kualitatif. Kesimpulan dari hasil riset ini adalah cara pemenuhan
hak bagi Penyandang Disabilitas dalam menjalankan proses penuntutan dengan
melihat aksesibilitas dan akomodasi sesuai dengan kebutuhan dari hambatan yang
dimiliki.