Delik korupsi dan doktrin business judgment rule (bjr) dalam BUMN
menimbulkan ketidakpastian hukum. Kerugian negara dalam BUMN akibat
keputusan bisnis direksi diidentikkan dengan unsur tindak pidana korupsi (tipikor),
namun terdapat doktrin bjr sebagai imunitas direksi dalam mengambil keputusan
bisnis dan akibat yang terjadi dari keputusan tersebut harus dilihat sebagai satu
kesatuan. Permasalahan: Bagaimanakah penentuan tipikor yang dilakukan direksi
dalam doktrin bjr? dan Bagaimanakah perlindungan hukum bagi direksi BUMN
dalam doktrin bjr ditinjau dari kasus Karen Galaila? Penelitian ini menggunakan
penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data berupa data
sekunder, berisikan bahan hukum primer dan sekunder, dikumpul menggunakan studi
kepustakaan, dianalisis menggunakan metode analisis hukum. Proses berpikir
menggunakan prosedur bernalar deduktif untuk menarik kesimpulan. Teori yang
digunakan teori pertanggungjawaban pidana dan doktrin bjr. Hasil penelitian
menunjukkan Penentuan tipikor yang dilakukan Direksi dalam doktrin bjr, dilihat
melalui teori fiduciary duty yaitu duty of loyalty dan duty of care, menjadi tolak ukur
Direksi untuk menjalankan perusahaan dengan itikad baik dan bertanggungjawab.
Keputusan bisnis Terdakwa sebagai Direksi terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 97
ayat (5) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta mengandung prinsip�prinsip fiduciary duty, maka kerugian yang timbul diklasifikasikan sebagai risiko
bisnis dan Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi,
Terdakwa dilindungi doktrin bjr.