Indonesia merupakan suatu negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan
kesejahteraan bangsanya. Kesejahteraan bangsa Indonesia dapat diwujudkan melalui
pembangunan nasional yang dijamin oleh hukum. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pembangunan nasional. Dalam proses
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi.
Prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018,
yakni efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Prinsip-prinsip
tersebut dapat dipenuhi melalui pemanfaatan teknologi informasi yang disebut eprocurement.
Pemerintah Kabupaten Sleman telah menerapkan e-procurement bagi
program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahannya sejak tahun 2018. Oleh karena itu,
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip Pengadaan
Barang/Jasa melalui e-procurement di Kabupaten Sleman, dan kendala yang dihadapi
beserta solusinya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif. Hasil penelitian yang dilakukan penulis menyatakan bahwa penerapan eprocurement
dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sleman telah
membantu dalam memenuhi seluruh prinsip pengadaan barang/jasa yang ada. Dalam
penerapan e-procurement, terdapat beberapa kendala seperti permasalahan pada sistem dan
dari sisi penyedia barang/jasa yang memilih mundur dari tender karena kendala di
persyaratan. Solusi yang dilakukan oleh LPSE Kabupaten Sleman adalah dengan
memperbaiki sistem, melaporkan permasalahan melalui fitur LPSE Support, dan
memberikan perpanjangan waktu pendaftaran tender