Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement dan berkomitmen untuk
mewujudkan Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Penambahan
Pasal 128A Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara merupakan inkonsistensi Indonesia dalam mencegah krisis iklim.
Penelitian ini akan membahas apakah Pasal 128A mampu memberikan tujuan
hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat secara
luas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum
normatif. Hasil yang diperoleh adalah pengenaan royalti 0% belum dapat
memberikan keadilan sosial bagi masyarakat karena masih terdapat ketidakadilan
dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengenaan royalti 0% juga belum
mampu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Pasal 128A mengandung
kepastian melalui hukum, namun tidak memenuhi aspek kepastian hukum itu
sendiri karena belum memenuhi unsur pasti dan dibuat bertentangan dengan fakta,
realitas atau kenyataan yang ada di Indonesia. Dengan demikian, Pasal 128A
belum dapat memenuhi aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi
masyarakat secara luas