Pemerintah dalam penyelenggaraan negara guna mewujudkan good governance
melalui pengadaan barang dan jasa guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Upaya
Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi salah satunya
dengan memfasilitasi UMKM untuk dapat berpartisipasi sebagai penyedia dalam hal
pengadaan barang/jasa pemerintah, dan menggunakan produk dalam negeri. Pemerintah
berkolaborasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
(LKPP) menciptakan sistem pengadaan secara elektronik yang menjadi wadah bagi
penyedia atau pelaku usaha UMKM yang terdiri Katalog Elektronik Nasional, Toko
daring, dan Katalog Lokal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana peran pemerintah dalam mengimplementasikan, kendala, serta upaya untuk
mengatasi kendala dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri di Kabupaten
Trenggalek dalam pengadaan barang dan jasa. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang dilakukan penulis
menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam meningkatkan penggunaan
produk dalam negeri dengan mengoptimalkan e-procurement yang ada pada pelaksanaan
barang dan jasa. Dalam penerapannya terdapat beberapa kendala seperti sumber daya
manusia, topografi, geografi, dan anggaran. Solusi yang dilakukan UKPBJ Kabupaten
Trenggalek untuk mengatasi kendala dengan melakukan sosialisasi, bimbingan teknis,
dan bahkan pelatihan bagi penyedia, serta penambahan anggaran.