Hak Asasi Manusia merupakan salah satu hal penting, yang membuat seorang manusia
menjadi manusia, akan tetapi pada kenyataannya tidak semua manusia memperoleh hak
tersebut secara penuh, salah satunya adalah pengungsi khususnya pengungsi wanita. Kasus
pengungsi wanita di Indonesia sudah ada sejak perang dunia pertama meletus, mereka
mengungsi dikarenakan suatu hal, yang pada intinya adanya rasa ketidak nyamanan pada
negara asal sehingga harus membuat mereka menjadi pengungsi. UNHCR (United Nations
High Commissioner for Refugee) merupakan organisasi internasional yang menangani
mengenai pengungsi. Indonesia merupakan salah satu negara yang belum melakukan aksesi
terhadap Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967, hal ini menyebabkan
Indonesia tidak mempunyai hak dalam menentukan status pengungsi, sehingga dalam
menentukan status pengungsi, UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugee)
lah yang mempunyai hak tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian normatif yang berfokus pada permasalahan norma yang ada. UNHCR (United
Nations High Commissioner for Refugee) dalam melaksanakan tugas melalui beberapa
hambatan dalam melindungi hak pengungsi wanita di Indonesia, hambatan tersebut ada oleh
sebab, terbatasnya dana dan juga sumber daya manusia yang memadai. UNHCR dalam
melaksanakan tugasnya di Indonesia tentunya UNHCR (United Nations High Commissioner
for Refugee) tidak sendiri, UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugee) juga
di bantu oleh organisasi lain, seperti JRS (Jesuit Refugees Services), meskipun sudah begitu
masih saja terjadi kasus kasus pelanggaran hak hak pengungsi wanita di Indonesia