Setelah pemisahan peran Polri dan TNI berdasarkan TAP MPR No.
VI/MPR/2000 dan TAP MPR No. VII/MPR/2000, maka Polri dan TNI sudah tidak
lagi menjadi satu bagian melainkan terpisah sesuai peran dan fungsi masing-masing.
TNI berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
tugasnya adalah menegakkan kedaulatan Negara, menjaga keutuhan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta
melindungi segenap bangsa dans eluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan
gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara, sedangkan peran Polri adalah
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan
pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat. Konsekuensi dari
pemisahan ini adalah, peraturan yang dulunya berlaku bagi prajurit ABRI yang di
dalamnya terdiri dari prajurit TNI dan Polri sekarang ini menjadi tidak berlaku lagi
bagi anggota Polri termasuk diantaranya adalah Peraturan Disiplin dan Kode Etik
Profesi Polri. Penegakan Hukum Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri juga tidak lagi
diselesaikan menurut tata cara sewaktu masih menjadi bagian dari ABRI melainkan
diselesaikan menurut tata cara yang diatur lebih khusus untuk anggota polri itu sendiri
yang bukan lagi bagian dari ABRI