Untuk mencapai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas
tanah, maka diberikan sertipikat hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan seseorang
atas suatu tanah beserta bangunannya. Sertipikat merupakan alat bukti yang kuat,
namun tidak mutlak, artinya kapan saja dapat digugat oleh pihak lain melalui peradilan,
selama dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di
dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Pembatalan sertipikat ini terjadi
karena adanya cacat hukum administrasi dalam penerbitannya, atau melaksanakan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pembatalan ini
bertujuan untuk memberikan kepastian hukum akan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia.
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis penyelesaian yuridis
terhadap pelaksanaan pembatalan sertipikat hak atas tanah berdasarkan pelaksanaan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengkaji dan
menganalisis kendala-kendala dan solusi dalam melaksanakan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jenis penelitian ini adalah penelitian
hukum empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara.
Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pembatalan sertipikat yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang saat itu
berlaku. Ada beberapa kendala baik dari pemohon langsung maupun dari pihak Kantor
Pertanahan Kabupaten Klaten.