Penulisan Hukum ini berjudul Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional
Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian
Uang Dari Aliran Narkotika. Tujuan dari Penulisan Hukum ini adalah untuk
mengetahui dan mengkaji Peran Penyidik Badan Narkotika Provinsi Kalimantan
Barat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Aliran
Narkotika. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang
berfokus pada fenomena hukum empiris berdasarkan fakta-fakta sosial dalam
masyarakat.
Hasil penelitian yang didapatkan adalah berdasarkan hasil wawancara serta
didukung oleh data dan studi kepustakaan, peran yang dialami penyidik Badan
Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat dalam penegakan hukum Tindak
Pidana Pencucian Uang Dari Aliran Narkotika itu dapat dibedakan menjadi 5 (lima)
faktor yaitu dari segi perundang-undangan, penegak hukum, sarana atau fasilitas,
masyarakat dan kebudayaan.
Saran yang diberikan adalah, perlunya revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang agar penegakan
hukum menjadi optimal, adanya perwakilan PPATK di daerah dalam menunjang
kepentingan penyidikan TPPU, perlunya fasilitas Ilmu Teknologi yang canggih
bagi penyidik untuk dapat mengakses langsung database harta kekayaan di Badan
Pertanahan Nasional serta di Penyedia Jasa Keuangan, serta sosialisasi kepada
masyarakat umum mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Aliran
Narkotika.