Penelitian ini terinspirasi oleh keberadaan Lembaga Ombudsman DIY yang
mempunyai salah satu tujuan mendorong terwujudnya etika usaha yang baik dan
berkelanjutan. Selain itu, juga didorong oleh masalah akses keadilan yang dihadapi
konsumen ketika terjadi pelanggaran etika usaha/bisnis. Terdapat 2 (dua) masalah
yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana peran dan solusi untuk
kendala yang dihadapi Lembaga Ombudsman DIY dalam mendorong terwujudnya
Etika Usaha yang Baik (2) Apa yang menjadi kriteria Lembaga Ombudsman DIY
dalam mengidentifikasi suatu kasus wanprestasi merupakan pelanggaran Etika
Usaha Yang Baik? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji
peran dan solusi untuk kendala yang dihadapi Lembaga Ombudsman DIY dalam
mendorong terwujudnya etika usaha yang baik. Penelitian ini juga bertujuan
mengetahui dan mengkaji kriteria yang digunakan Lembaga Ombudsman DIY
dalam mengidentifikasi suatu kasus wanprestasi merupakan pelanggaran etika
usaha yang baik. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan filsafat. Sumber data berupa data sekunder
yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode
pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis
hukum. Proses berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Teori peran,
teori deontologi, teori utilitarianisme, dan teori Keutamaan digunakan sebagai pisau
analisis dalam mengkaji hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
Lembaga Ombudsman DIY berperan mendorong terwujudnya etika usaha yang
baik dengan melakukan sosialisasi terkait fungsi, tugas, dan wewenang Lembaga
Ombudsman DIY dan juga sosialisasi tipologi kasus. Lembaga Ombudsman DIY
juga berperan mendorong terwujudnya etika usaha yang baik dan berkelanjutan
dengan menyelesaikan pelanggaran etika usaha yang baik dengan melakukan
klarifikasi, investigasi, mediasi, dan/atau koordinasi. Kendala yang dihadapi
Lembaga Ombudsman DIY dalam menjalankan peran yaitu kurangnya bukti
laporan, kurangnya anggaran, dan kurang proporsionalnya jumlah asisten Lembaga
Ombudsman DIY. Solusi untuk kendala yang dihadapi Lembaga Ombudsman DIY
yaitu dengan lebih banyak melakukan sosialisasi sehingga penyimpangan usaha
menurun. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Lembaga Ombudsman DIY
menggunakan kriteria melanggar kewajiban dan tidak berkeutamaan dalam
menentukan suatu kasus merupakan pelanggaran etika usaha yang baik