Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual sebagai bagian
dari hak asasi manusia akan diakui dan dilindungi dalam berbagai bentuknya
sebagai individu dan makhluk sosial. Hal ini disebabkan karena bentuk kekerasan
seksual di era digital semakin meningkat sering dengan majunya perkembangan
teknologi. Pihak yang menyalahgunakan perkembangan teknologi tersebut hingga
pada akhirnya merugikan beberapa pihak dan menyebabkan jatuhnya korban.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif,
Hasil dari Penelitian ini pertama, bahwa hukum positif perlindungan
korban saat ini telah mengatur masalah kekerasan seksual, namun belum
sepenuhnya memahaminya. Dikarenakan payung hukum yang ada dirasa belum
cukup mengakomodir untuk pemenuhan hak-hak korban yang mengalami
kekerasan seksual di media sosial.Selama ini perlindungan hukum bagi korban
kekerasan seksual hanya UU ITE, UU Pornografi, dan UU Perlindungan Korban
dan Saksi. Dukungan dalam perawatan psikologis dan sosial, serta perlindungan
hukum, sangat penting dalam memungkinkan korban dan mereka yang terkena
dampak untuk kembali ke keadaan semula dan menangani masalah
mereka.Kedua, Kekerasn seksual yang dilakukan secara eksplisit dapat berupa
Berbagi gambar atau video porno tanpa persetujuan; Eksploitasi dan
pengancaman; Penindasan Seksual; Komentar berbau seksual; Pendekatan untuk
memperdaya (cyber grooming): Peretasan (hacking); Konten ilegal (illegal
content); Pelanggaran privasi (infringement of privacy); Pencemaran nama baik
(online defamation);dan Rekrutmen online (online recruitment). Sedangkan
Kekerasan seksual implisit dapat dikomunikasikan secara langsung atau tidak
langsung melalui pernyataan yang menghina tentang seksualitas atau lelucon
berorientasi seksual, permintaan bantuan seksual dari pelaku, dan kata-kata atau
perilaku yang berkonotasi seksual.