Netralitas PNS merupakan salah satu tuntutan disiplin PNS yang diatur dalam
Peraturan Perundang-undangan. Meskipun telah diatur dalam peraturan perundangundangan,

pelanggaran netralitas PNS masih sering terjadi di Indonesia, salah
satunya di Kabupaten Sarmi. Pelanggaran ini sering terjadi khususnya pada
pemilihan umum kepala daerah. Salah satu pelanggaran netralitas PNS yang terjadi
dalam Pilkada di Kabupaten Sarmi adalah pemberian dukungan dengan
memberikan KTP PNS. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
penerapan hukuman disiplin PNS dan faktor-faktor penghambat diterapkannya
hukuman disiplin terhadap pelanggaran netralitas PNS dalam Pilkada di Kabupaten
Sarmi tahun 2017. Penulisan hukum ini menggunakan metode hukum normatif
yang berfokus pada norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Hasil
penelitian menyimpulkan bahwa di Kabupaten Sarmi penerapan hukuman disiplin
PNS terhadap pelanggaran netralitas PNS dalam Pilkada di Kabupaten Sarmi tahun
2017 belum optimal karena terdapat beberapa hambatan yakni: Ketidakpahaman
regulasi mengenai netralitas PNS, Kewenangan pengawas pemilu yang masih
terbatas, Kurangnya koordinasi lintas sektor (Bawaslu, Inspektorat, BKPSDM, dan
KPU), Mempertimbangkan keaktifan dan kinerja PNS yang melakukan
pelanggaran netralitas PNS, dan Sulit dalam menjatuhkan hukuman disiplin.