Pengadaan tanah merupakan cara yang dianggap efektif untuk
mendapatkan tanah bagi pembangunan. Pada prinsipnya, pengadaan tanah
dilakukan dengan memberikan ganti kerugian kepada pihak yang berhak. Namun
demikian, ganti kerugian kerap menjadi permasalahan utama yang menghambat
pelaksanaan pengadaan tanah. Salah satu penyebabnya adalah terdapat perbedaan
antara nama pihak yang berhak dengan penerima ganti kerugian.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian ganti
kerugian dan ketentuan yang berlaku dalam hal penerima ganti kerugian pada
pengadaan tanah Jalan Tol Solo – Yogyakarta Segmen I (Ruas Kartasura -
Karanganom). Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan
pendekatan sosiologi hukum. Penelitian dilakukan di Kabupaten Klaten dengan
sampel yang dipilih secara purposive. Data diperoleh melalui kuesioner,
wawancara, dan studi kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemberian ganti kerugian
diutamakan bagi tanah yang dimiliki oleh perseorangan dengan ganti kerugian
berupa uang. Pemberian ganti kerugian dilaksanakan sesuai kelengkapan berkas
administrasi, hasil validasi dan verifikasi terkait subyek dan obyek pengadaan
tanah. Penyelesaian pemberian ganti kerugian terhadap selain pemilik tanah dapat
dilakukan dengan putusan pengadilan terhadap sengketa kepemilikan hak atas
tanah dan/atau asas pemisahan horizontal bagi penyewa tanah atau pemilik bendabenda
yang
berkaitan
dengan
tanah.