Penilai Pertanahan merupakan pihak ketiga atau pihak independent yang ditunjuk
oleh panitia pengadaan tanah untuk melakukan perhitungan menentukan besarnya
ganti kerugian terhadap asset yang terdampak dalam proyek pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum. Penilai Pertanahan merupakan pihak yang
diakui oleh negara yaitu Kementrian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan Republik
Indonesia. Penilai Pertanahan memiliki kewenangan untuk memberikan atau menilai
besaran ganti kerugian kepada tanah yang terdampak proyek pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum belum
sepenuhnya lengkap dan hanya mengatur proses serta apa saja yang menjadi bahan
penilaian di dalam proyek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum. Fakta di lapangan menunjukkan masih kurangnya perlindungan hukum dan
kepastian hukum bagi penilai pertanahan untuk melakukan perhitungan besaran ganti
kerugian dalam proyek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan proses
berfikir deduktif. Dengan menerapkan teori pertimbangan hakim dalam memutus
perkara perdata, teori kepastian hukum, dan teori keadilan. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa hakim selalu mengabulkan tuntuan warga terdampak di
beberapa kasus yang dibahas di dalam penelitian ini, juga belum diaturnya UndangUndang
yang
mengatur
tentang
Penilai
Pertanahan/Appraisal
sehingga
masih
adanya

kekosongan
hukum

(rechts vacuum) mengenai Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum.