Perusakan lingkungan berupa pencemaran lingkungan akibat kegiatan yang tidak
memperhatikan fungsi pelestarian lingkungan dapat merusak ekosistem lingkungan
hidup, untuk itu diperlukan usaha yang terpadu untuk mengatasinya. Penelitian dalam
penulisan Tesis ini dilakukan melalui penelitian hukum normatif yaitu merupakan
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder
. Tindak pidana lingkungan hidup telah diatur dalam UUPLH, unsur-unsur
pebuatan pidana dalam UUPLH ialah salah satunya pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup. Tindak pidana lingkungan hidup di dalam sistem pemidanaan
khususnya perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi merupakan
masalah yang cukup rumit untuk ditanggulangi terutama menyangkut
pertanggungjawaban pelaku dalam sistem pemidanaan. Badan hukum atau korporasi
diakui sebagai subjek hukum di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan korporasi dapat
dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dalam UUPLH telah mengatur mengenai
pertanggungjawaban korporasi dalam hal t indakan pencemaran lingkungan hanya saja
bentuk pertanggungjawaban yang sering dilakukan sebatas kewajiban untuk membayar
ganti rugi dan pencabutan izin pelaksanaan kegiatan korporasi.