Asas–asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam pemberian Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) berperan sebagai pedoman bagi pejabat pemerintahan
pusat maupun daerah untuk menjunjung tinggi norma sehingga dalam memberikan
pelayanan, keputusan dan tindakan tidak merugikan masyarakat. Persoalan yang
diteliti adalah proses pemberian IMB di daerah sudah mengimplementasikan
AAUPB, kendala serta solusi. Penelitian yang dilakukan penulis sebagai upaya
untuk mengetahui proses penerbitan IMB dengan AAUPB, kendala dan solusi di
Kabupaten Wonogiri, sehingga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi
dan pengetahuan bagi pembaca agar lebih mengerti tentang pelaksanaan proses
penerbitan IMB dengan menerapkan AAUPB. Penelitian ini menggunakan metode
normatif, bersumber pada data sekunder, berupa bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian, Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Kabupaten
Wonogiri telah mengimplementasikan AAUPB dalam pelaksanaan penerbitan
IMB. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dialami diantaranya, kurangnya
kesadaran masyarakat terkait permohonan IMB, sarana dan prasarana yang ada di
DMPTSP Kabupaten Wonogiri masih belum sesuai dengan yang diharapkan, dan
integritas dari sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.Solusi yang dapat dilakukan adalah pemerintah memberikan bimbingan
teknis kepada masyarakat mengenai pendataan OSS dan pemahaman permohonan
IMB, melakukan penambahan atau perbaikan fasilitas sarana dan prasarana, serta
meningkatkan kedisplinan dan menerapkan aturan yang tegas bagi SDM.