Pemerintah sebagai public service function mempunyai peran penting
dalam penyediaan sarana dan prasarana melalui pengadaan barang/jasa
pemerintah. Salah satu pengadaan barang/jasa pemerintah adalah pengadaan
barang/jasa konstruksi. Untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa
konstruksi yang efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, tidak diskriminatif,
akuntabel, profesional tanpa ada korupsi, kolusi dan nepotisme perlu dilakukan
kuantifikasi risiko yang diharapkan dapat meningkatkan pencapaian sasaran
strategis organisasi dan peningkatan kinerja.
Penelitian ini dilakukan pada SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta yang
memperoleh predikat A berdasarkan hasil evaluasi nilai akuntabilitas kinerja
Pemerintah oleh Kemen PAN/RB Tahun 2020. Namun menurut penulis hasil ini
tidak cukup dan masih perlu di buktikan mengingat pelaksanaan pengadaan
barang/jasa konstruksi memiliki potensi risiko penyimpangan yang dapat terjadi
dari pihak pengguna anggaran maupun pihak penyedia jasa konstruksi. Risiko
penyimpangan yang terjadi akan sangat berdampak pada hasil pengadaan
barang/jasa konstruksi. Penelitian ini menggunakan metode HoR (House of Risk)
yang akan digunakan untuk mengidentifikasi risiko (penyebab dan dampak) risiko
yang sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa konstruksi serta memberikan
rancangan aksi mitigasi risiko yang dapat dilakukan untuk meminimalkan tingkat
risiko pada pengadaan barang/jasa konstruksi pemerintah.
Hasil penelitian menunjukan dari 39 penyebab risiko pengadaan
barang/jasa konstruksi yang sudah teridentifikasi, diperoleh 5 penyebab risiko
prioritas dengan nilai Aggregate Risk Priority (ARP) terbesar yang berada diatas
55.68 adalah Adanya intervensi dari pihak luar, Pekerjaan konstruksi tidak selesai
dengan nilai ARP sebesar 59.04, Pengangkatan PPK, Pejabat Pengadaan/Pokja
yang kurang kompeten dan kurang memenuhi persyaratan memiliki nilai ARP
sebesar 59.28, Penyedia jasa tidak menggunakan peralatan yang sesuai
mempunyai nilai ARP sebesar 74,88 serta Personil/tenaga ahli dilapangan yang
tidak sesuai dengan personil/tenaga ahli yang tercantum dalam kontrak/tanpa
persetujuan PPK memiliki nilai ARP sebesar 86.58. Dari 5 penyebab risiko
prioritas dengan nilai ARP terbesar, diperoleh 9 strategi penanganan yang
direkomendasikan kepada pejabat SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta. Dan dari
hasil perhitungan metode House of Risk 2 diperoleh 5 strategi penanganan risiko
dengan nilai Effectiveness to Difficulty (ETD) tertinggi, yang akan dipakai dalam
menangani 5 agen risiko prioritas.