Undang-Undang Kepailitan memberikan persyaratan yang sederhana
untuk mengajukan permohonan kepailitan. Keadaan ini memunculkan banyak
kehendak pengajuan permohonan kepailitan dari kreditor yang disebabkan karena
debitor tidak mampu atau bahkan tidak mau membayar utang yang menyebabkan
penumpukan perkara kepailitan di pengadilan, sehingga mendorong adanya
penambahan persyaratan batas minimum utang pada syarat kepailitan. Persoalan
yang penting dan menarik untuk diteliti adalah soal “Konsekuensi Yuridis
Penambahan Ketentuan tentang Batas Minimum Utang pada Syarat Kepailitan
terhadap Kreditor”. Jenis penelitian hukum ini yaitu penelitian hukum normatif.
Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma
hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan menggunakan data
sekunder. Penelitian ini berupa konsekuensi yuridis penambahan ketentuan
tentang batas minimum utang pada syarat kepailitan. Pendekatan yang
dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, penelitian akan
berfokus pada konsep-konsep hukum yang beranjak dari pandangan dan doktrin
yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam penelitian ini akan dibahas
mengenai bagaimanakah justifikasi konsep tentang batas minimum utang dan
bagaimanakah konsekuensi yuridis penambahan ketentuan batas minimum utang
pada syarat kepailitan. Dari pembahasan yang akan dilakukan maka terdapat
kesimpulan bahwa secara konseptual atau teoritis tidak ada justifikasi yang
membenarkan adanya pembedaan kreditor berdasarkan jumlah utang dan hal
tersebut menimbulkan konsekuensi yaitu disimpanginya kedudukan kreditor atas
hak tagih.