UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk
membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Mengingat
peranan dan kewenangan Notaris yang sangat penting dan luas bagi masyarakat
memerlukan pengawasan. Pengawasan tersebut dilakukan Menteri dengan membentuk
Majelis Pengawas yang terdiri dari MPD, MPW, dan MPP. Permasalahan yang
menjadi pembahasan penelitian ini mengapa pelaksanaan pemeriksaan Notaris oleh
MPD Kabupaten Bantul menggunakan norma hukum bersifat tertutup untuk umum dan
Bagaimana proses pelaksanaan pemeriksaan Notaris oleh MPD Kabupaten Bantul
dengan menggunakan norma hukum bersifat tertutup untuk umum. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian normative dengan pendekatan deduktif. Dengan
menerapkan teori norma hukum, pertanggungjawaban, kewenangan, dan pengawasan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan dengan
menggunakan norma hukum tertutup untuk umum terkait dengan sumpah jabatan
notaris, sumpah jabatan anggota Majelis Pengawas, amanat UUJN, sifat pemeriksaan
dan hasil pemeriksaan. Selanjutnya MPD Kabupaten Bantul telah melaksanakan
pemeriksaan notaris dengan menggunakan norma hukum tertutup utuk umum.