Situasi pasca pandemic Covid-19 berpengaruh pada aspek-aspek kehidupan
manusia, salah satunya dalam bidang perdagangan. Peningkatan transaksi
perdagangan secara pesat tentu memunculkan potensi sengketa yang lebih besar,
khususnya bagi transaksi perdagangan yang dilakukan antar pelaku usaha (Business
to Business) yang sifatnya lintas batas negara. Penyelesaian sengketa melalui
Online Dispute Resolution menjadi solusi yang tepat bagi para pihak yang
bersengketa dikarenakan dapat menyelesaikan sengketa secara efisien, cepat dan
biaya murah. APEC menyediakan sebuah kerangka kolaboratif untuk
menyelesaikan sengketa B2B untuk sengketa bernilai rendah bagi UMKM yang
sifatnya cross-border. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan
Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dalam mengadopsi APEC
Collaborative Framework on ODR tersebut. Berdasarkan analisis yang dilakukan
terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia, hanya Peraturan Pemerintah
tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang secara langsung mengatur
mengenai penyelesaian sengketa secara elektronik. Peraturan perundang-undangan
lain masih belum mengatur mengenai hal tersebut secara pasti. Negara Indonesia
masih belum siap dalam mengadopsi APEC Collaborative Framework on ODR.