Tindak pidana narkotika merupakan perbuatan pelanggaran terhadap UndangUndang

Narkotika, dimana dalam Undang-undang Narkotika terdapat minimal
khusus, seperti pada Pasal 114 Undang-Undang Narkotika. Undang-undang
merupakan sumber hukum yang juga menjadi pengikat untuk para hakim dalam
memutus suatu perkara. Jika hakim sudah melewati apa yang tertulis dalam
undang-undang maka hakim dapat disebut telah melewati kekuasaanya. Pada saat
memutus, hakim juga harus melihat dari dakwaan jaksa penuntut umum, yang
diberikan atas dasar pembuktian yang sudah melewati beberapa proses, jika hakim
memberikan putusan di bawah dakwaan maka hakim dapat dikatakan sudah
melakukan ultra petita. Penelitian ini berjudul Penjatuhan Putusan Ultra Petita
pada Denda Kasus Pidana Narkotika (studi Putusan Nomor
212/Pid.Sus/2019/Pn.Sgi) dengan tujuan untuk mengetahui hakim dapat
menjatuhkan pidana denda secara ultra petita pada perkara narkotika dan
mengetahui putusan nomor 212/pid.sus/2019/2019/Pn.Sgi tersebut bersifat ultra
petita yang dapat dibenarkan. Metode penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukan putusan ultra petita
pada kasus pidana narkotika tidak dapat dibenarkan dikarenakan pada undangundang

narkotika terdapat minimum dan maksimum khusus, dimana undangundang

merupakan dasar untuk para hakim menjatuhkan putusan. Putusan yang
berada dibawah minimum khusus tidak dapat dibenarkan, seperti yang terdapat
dalam Putusan nomor 212/Pid.Sus/2019/PN.SGI pada denda yang bersifat ultra
petita tidak dapat dibenarkan.