Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang Bahagia
dan kekal. Namun, tidak jarang perjalanan rumah pasangan suami istri
berlangsung tidak sesuai harapan karena sering terjadinya percekcokan,
kekerasan fisik bahkan dibunuhnya korban (istri) di hadapan anak – anaknya
sehingga menimbulkan penderitaan berupa trauma secara emosi dan psikologi
meskipun mereka bukan merupakan korban langsung dari tindakan KDRT.
Berdasarkan hasil penelitian, anak-anak yang kerap menyaksikan KDRT akan
mengalami masalah mental seperti depresi atau stress yang berlebihan dan
mengalami perubahan perilaku hingga ia dewasa bahkan beresiko besar akan
menjadi pelaku KDRT. Penderitaan dan resiko yang mereka alami nyaris sama
dengan korban langsung, karena itu anak yang menjadi korban tidak langsung
(indirect victim) tidak boleh hanya dijadikan sebagai alat bukti saksi, melainkan
harus ditetapkan sebagai korban. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan
metode penelitian normatif, dimana penulis berupaya untuk memaparkan sistem
perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam
memberikan perlindungan bagi anak sebagai korban tidak langsung (indirect
victim) dalam kasus KDRT. Hasil penelitian menunjukan bahwa hukum positif
kita belum mengatur tentang anak sebagai korban tidak langsung dalam KDRT
dan perlindungan hukumnya termasuk upaya rehabilitasi. Oleh karena itu, sudah
waktunya bagi pemerintah untuk melakukan revisi terhadap undang - undang
perlindungan anak dan Undang – Undang KDRT.