Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan
cita-cita dan harapan bangsa Indonesia. Menurut Mardiasmo (2005 :114) mengemukakan
bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance,
dimana pengertianya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun tujuan yang
diperoleh dari penelitian ini diantara lain sebagai berikut Untuk mengetahui faktor-faktor
penting yang dapat menimbulkan Tender ulang dalam proses pelelangan atau tender di
LPSE Kabupaten Kepulauan Mentawai, Utntuk mengetahui kompetensi Pokja dalam
proses pengadaan lelang sehingga tidak terjadinya tender ulang pada LPSE kabupaten
Kepelauan Mentawai, Untuk mengetahui kemampuan dan Pengalaman kontraktor yang
mengikuti lelang sebagai penyedia jasa dapat mempersiapkan serta memperbaiki syarat
ketentuan yang ditetapkan Pokja Lelang di LPSE Kabuputen Kepulauan Mentawai. Eprocurement
menurut
Sutedi
(2012,
h.254)
adalah

sebuah

sistem
lelang

dalam

pengadaan

barang/jasa

pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi
berbasis internet, agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, dan
akuntabel..Penyebaran dilakukan secara langsung kepada responden yaitu perusahaan (
PT/CV ) yang pernah mengikuti lelang , PPK, PokJa ( UKPBJ ) di kabupaten kepulauan
Mentawai .
Pengolahan data penelitian menggunakan analisis deskriptif dan analisis Structural
Equation Modeling (SEM) dengan SmartPLS 3.0. Analisis deskriptif adalah cara
mengumpulkan data dengan cara data disusun kemudian diolah lalu analisis sehingga
menghasilkan gambaran masalah yang ada (Sugiyono, 2014). Penelitian ini, analisis
deskriptif digunakan untuk menganalisis gambaran karakteristik responden menurut
Ghozali (2014).
Berdasarkan hasil penelitian Analisis Faktor-faktor Penyebab Tender Ulang Pada
Proses Lelang di LPSE Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka dapat disimpulkan, Pada
kualifikasi faktor yang terbesar 10,817 % ( K6) terjadi di indikator sertifikat badan usaha
yaitu memiliki sertifikat usaha sperti yang isyaratkan dalam Kontrak, dalam hal ini seperti
IUJK,TDP, SITU). Pada adminstrasi faktor yang terbesar 13,365 % (A2) terjadi di
indikator kelengkapan dokumen penawaran yaitu tidak melengkapi semua dokumen
penawaran, ini terkait waktu penawaran oleh panitia, Pada teknis faktor yang terbesar
14,477 % (T5) terjadi di indikator Jangka waktu pelaksanaan yaitu hasil kerja
(deliverable), penilaian meliputi antara lain: analisis, gambar-gambar kerja, spesifikasi
teknis, perhitungan teknis, dan laporan-laporan. Pada variabel ini kontraktor tidak bisa
memberikan penjelasan yang detail, mengenai rencana pekerjaan yang akan dikerjakan
karena item pekerjaan didaerah kepulauan ( masalah geografis ). Pada harga faktor yang
terbesar 22,884 % (H1) terjadi di indaktor rincian biaya yaitu Nilai HPS ( Harga Perkiraan
Sendiri ) Kurang dari Pagu Anggaran. Pada variabel ini kontraktor sebagai penyedia jasa
memberikan nilai harga penawaran terendah dibandingkan pagu anggaran yang ditetapkan
oleh panitia penyelenggara kegiatan ( PokJa). Pada pengaruh Pokja dalam hal ini terlihat
pada ( Sumber daya Manusia) dengan indikator Kemampuan ( kemampuan tiap individu
pegawai PokJa) sebesar yaitu tidak mampu melaksanakan pemilihan penyedia secara
tepat.melaksanakan pemilihan penyedia secara tepat. Sehingga pada pengambilan
keputusan untuk menetap pemenang tidak terpenuhi yang mengakibatkan Tender Ulang.
Berdasarkan hasil analisis penelitian pengaruh kontraktor sengat mempengaruhi proses
lelang yaitu pada pasca-kualifikasi diantaranya kualifikasi memiliki pengaruh posirif
terhadap administrasi sebesar 5,907 %. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kualfikasi
terhadap adminstrasi menyebabkan terjadinya tender ulang .