Status kewarganegaraan menjadi hal yang penting bagi setiap orang, yang
akan melahirkan hak dan kewajiban hukum serta menunjukan ada tidaknya
pengakuan dan perlindungan secara yuridis bagi seseorang. Permasalahan
kewarganegaraan merupakan suatu persoalan pokok tentang bagaimana seseorang
hidup pada suatu wilayah negara. Indonesia menganut sistem kewarganegaraan
tunggal yang tidak memperbolehkan warga negaranya memiliki dua
kewarganegaraan, namun terdapat pengecualian dengan sifat terbatas, untuk
memperbolehkan status kewarganegaraan ganda, sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Secara realistis masih
terdapat berbagai permasalahan terkait dengan status kewarganegaraan ganda,
baik dari sisi proses, syarat dan perlindungan terhadap anak. Jenis penelitian yang
digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan berfokus pada norma
hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan. Metode penguumpulan data
yang digunakan yaitu wawancara dan studi pustaka. Metode analisis dilakukan
dengan mengumpulkan data, mengakualifikasikan serta menghubungkan dengan
teori yang berkaitan, kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasil
analisis. Hasil penelitian menunjukan terdapat problematika dalam pengurusan
status kewarganegaraan ganda, dimana pokok permasalahan terletak pada
pengaturan hukum yang belum sepenuhnya mampu mengakomodir permasalahan,
yang berkaitan langsung dengan anak. Dalam hal ini jaminan akan perlindungan
dan kepastian hukum terhadap anak berkewarganegaraan ganda, belum mampu
mewujudkan prinsip yang termuat dalam hak asasi manusia. Selain itu juga proses
kepengurusan status kewarganegaraan masih cukup panjang dan tidak adanya
integrasi antar instansi yang mengurusi status kewarganegaraan ganda. Untuk itu
diperlukan evaluasi dan harmonisasi terhadap pengaturan hukum
kewarganegaraan agar terwujudnya suatu pengaturan yang efektif dalam
menanggapi permasalahan kewarganegaraan.