Energi memiliki peranan penting dalam segala aspek, baik berperan penting dalam
pembangunan nasional hingga berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat.
Dengan keterbatasan energi tak terbarukan yang tidak dapat diperbaharui lagi, maka
Negara perlu beralih pada energi terbarukan. Dalam aspek yuridis, pengaturan
energi terbarukan masih belum memiliki kepastian dikarenakan belum ada
peraturan perundang-undangan yang mengatur energi terbarukan secara
komprehensif. Oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini ialah sejauh apa pengaturan
hukum dalam mengakselerasi peran energi terbarukan di Indonesia serta melihat
arah pengaturan hukum energi terbarukan dengan melihat kendala dan solusi yang
ada. Manfaat dari penelitian ini ialah memberikan gambara solusi yang dapat
menjadi acuan dan kontribusi bagi pengaturan hukum energi terbarukan khususnya
penyusunan rancangan undang-undang energi terbarukan. Hasil dari penelitian ini
ialah menghapus nomenklatur energi baru dan nuklir dalam RUU EBT, serta
merumuskan kebijakan yang menekan pengembangan dan pembangunan
pembangkit listrik dari energi konvensional, dan beralih pada pembangkit listrik
dengan energi terbarukan.