Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peraturan Perundang-
undangan Indonesia mengatur teknologi self-driving dan bagaimana kedudukan
hukum konsumen pengguna kendaraan berteknologi self-driving. Penelitian ini
masuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif dan bertujuan untuk menilai
kesiapan Peraturan Perundang-undangan Indonesia menghadapi teknologi self-
driving dan akan diadakan penelitian kepustakaan. Penelitian menggunakan bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Perkembangan teknologi sudah dapat
dirasakan di berbagai bidang industri termasuk dalam sektor transportasi. Akibat
dari perkembangan tersebut, mulai di kenal teknologi self-driving dalam bidang
transportasi. Penelitian ini menghasilkan bahwa masih belum ada Peraturan
Perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai teknologi self-
driving. Dalam rangka implementasi perlindungan hukum konsumen pengguna
kendaraan self-driving diperlukan Peraturan Perundang-undangan yang khusus
mengatur teknologi self-driving karena Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen tidak dapat melindungi hak-hak konsumen
secara penuh.