Sejak diundangkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja telah terjadi berbagai perubahan dalam perizinan berusaha di daerah,
khususnya dalam hal kewenangan Pemerintah Daerah. Penulisan hukum/ skripsi
yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan Kewenangan Pemerintah Daerah
Dalam Memberikan Pelayanan Perizinan Berusaha Di Daerah Sejak Diundangkan
Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan yang menjadi
pembahasan utama dalam penulisan hukum/skripsi ini yaitu kewenangan
Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha di daerah
serta kendala yang muncul setelah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam penelitian ini digunakan metode hukum
normatif dimana penelitian berfokus pada hukum positif. Data diperoleh dari data
sekunder berupa undang-undang, buku, jurnal maupun media elektronik yang
relevan dengan topik penulisan hukum, dan data primer yang bersumber dari hasil
wawancara. Dalam penelitian hukum ini dapat disimpulkan bahwa telah terjadi
perubahan kewenangan seperti izin berusaha dalam sektor pariwisata. Pemerintah
Daerah dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha di daerah serta dalam
penelitian ini ditemukan adanya kendala yang ditimbulkan baik bagi Pemerintah
Daerah atau pelaku usaha setelah diundangkan Undang-Undang No 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja.