Perizinan merupakan alat kebijakan pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk
mengendalikan eksternalitas negatif yang dapat ditimbulkan karena kegiatan sosial
maupun ekonomi. Izin sebagai alat untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau
penyelenggaraan kegiatan. Perizinan membutuhkan objektivitas yang jelas serta tertulis
pada kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Perizinan mengalami perubahan seiring
dengan perkembangnya zaman. Diadakan sistem perizinan elektronik untuk memudahkan
pengurusan izin diharapkan dapat memberi kemudahan untuk masyarakat pelaku usaha
supaya antusias saat mengurus izin usaha. Didasarkan pada hal tersebut pemerintah
menerbitkan sistem pendaftaran perizinan berbasis elektronik yang disebut dengan online
single submission. Sistem online single submission memerlukan adaptasi dalam
pelaksanaan baik terhadap pelaku usaha maupun perangkat daerah, khususnya dalam hal
ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.
Penelitian dilakukan menggunakan metode normatif dengan melakukan wawancara
beberapa narasumber dan analisis data. Hasil dari olah data ditemukan bahwa ada
perubahan terhadap struktur tatanan organisasi, pemisahan pengurusan perizinan serta
kendala yang masih dirasakan oleh para pihak. Penulis merekomendasikan untuk
pemerintah Kota Yogyakarta segera melakukan penyesuaian sistem dan prosedur karena
terbitnya peraturan daerah yang baru saja dikeluarkan pada ahkir Desember 2021.