Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakah sebuah kejahatan
kemanusiaan yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban. Penegakan hukum
tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak haruslah berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku sehingga melahirkan keadilan. Peningkatan kasus
kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi beberapa tahun terakhir menunjukan
adanya permasalahan terhadap penegakan hukum. Hal inilah yang melatarbelakangi
penulis untuk melakukan penulisan hukum terkait tindak pidana kejahatan kekerasan
seksual terhadap anak di wilayah Polres Manggarai. Adapun metode penelitian yang
penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris.
Pengambilan data penelitian di Polres Manggarai dilakukan melalui wawancara
dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Dari penelitian tersebut
penulis melakukan analisis menggunakan peraturan perundang–undangan yang
berkaitan dengan tindak pidana Kekerasan seksual terhadap anak.
Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap tindak pidana
kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Polres Manggarai berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang–undangan yang mengatur mengenai tindak pidana
terkait. Upaya yang dilakukan oleh Polres Manggarai dalam penangangan kejahatan
ini dilakukan dengan cara preventif dan represif.
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah agar penegakan hukum dan
penanganan yang maksimal, dibutuhkan pembaharuan hukum terkait lama dan besaran
pemidanaan terhadap pelaku. Selain itu untuk menghindari kerugian dan dampak yang
ditimbulkan kepada korban serta masyarakat pada umumnya, peningkatan dan
pengembangan sistem kerjasama dan kordinasi antara pemerintah, kepolisisan, dan
seluruh lapisan masyarakat Manggarai harus terus dilakukan sehingga melahirkan
kenyamanan dan keamanan dalam masyarakat Manggarai.