Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak melakukan
perubahan terhadap pasal yang mengatur mengenai pemberian akses kepada negara
lain dalam memanfaatkan sumber daya perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan
(WPP) di Indonesia, khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Pemberian akses ini disebut sebagai access right yang ditujukan pada surplus Jumlah
Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) sumber daya perikanan yang terdapat pada
ZEE Indonesia sesuai dengan amanat dari Article 62 United Nation Convention on
the Law of the Sea (UNCLOS). Agar kemudian kewajiban berkaitan dengan access
right tersebut dapat dianulir, maka suprlus JTB milik Indonesia harus dimanfaatkan
sebaik mungkin hingga tidak ada surplus melalui peran nelayan domestik yang
terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode normatif, dengan pendekatan deskriptif analitik. Hasil penelitian
ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan penarikan kesimpulan
melalui metode berpikir deduktif. Riset ini dilakukan untuk dapat mengetahui
bagaimana cara pengoptimalan peran nelayan domestik Indonesia dalam
memanfaatkan sumber daya perikanan di ZEE Indonesia. Hasil riset menunjukkan
bahwa terdapat tiga cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pengoptimalan yaitu
dengan membuka akses permodalan terhadap nelayan domestik Indonesia,
pembentukan kerja sama antar nelayan berbasis capital sharing, dan penguatan
sistem keamanan maritim Indonesia.